Doctrine: Doctrine is impression of law from jurists or lawful Students. Doctrine is applied to interpret a standard conception of law inside other authorized resources or to supply rationalization on ambiguity of legislation. Doctrine in and of by itself doesn't have a binding electric power. Nonetheless, it is sort of typical for litigation instances to supplant their arguments with doctrine also to submit books of lawful scholar pointing to a certain doctrine as proof in courtroom. Many courts have consequently expressly referred to views of lawful scholars to interpret specified problems derived from the Major source of legislation.
Para pengamat mengklasifikasi periode ini sebagai Negara Intelijen. Jenderal Soeharto yang berlatarbelakang militer menjadikan intelijen sebagai instrumen untuk mengendalikan lawan-lawan politik yang mencoba menentang kebijakannya.
Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.
Praktik intelijen mesti berlomba dengan waktu untuk memperoleh informasi yang dirasa cukup untuk mencegah terjadinya ancaman. Variabel kesahihan informasi intelijen tidak hanya keakuratan, melainkan juga kecepatan. Artinya penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.
The Regulation on Foundations permits foreign citizens along with Indonesians or usually to establish a foundation beneath Indonesian law, and foreign foundations, i.
Tujuan intelijen menangkap seorang anggota teroris yang belum melakukan terorisme bukan untuk dihukum, tetapi untuk membongkar jaringan teroris yang lebih luas. Kepentingan intelijen disini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi aksi terorisme, bukan menunggu sampai aksi terorisme terjadi, kemudian menghukum pelakunya.
Ditembaknya seorang pelaku bom bunuh diri yang berlari menuju keramaian dibenarkan dengan alasan yang sama.[17]
Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.
This short article describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture through the post-independence revolution of 1945 to your authoritarian state intelligence underneath the New Get routine soon after 1965, and also to the period of intelligence reform following the 1998 reformation movement. Lately, the problems for Indonesian intelligence institutions have shifted from the need for laws and political procedures to the need to get a democratic intelligence posture and the opportunity to facial area rising protection threats.
Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.
Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga inner, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.
In the Soekarno period, the challenge with the intelligence Firm was Together with the BKI coordination method at the extent of institutional leadership (including the Head on the Attorney Normal’s Place of work and the Navy Leadership) who weren't active in technical coordination routines. In follow, leaders usually appoint officers not knowledgeable to help make immediate choices or of reduced rank. Consequently, BKI, which was founded determined by Govt Regulation no. 64 of 1958, was only below a year outdated. President Soekarno then fashioned BPI by Government Regulation no.
The process of drafting the law on intelligence proposed in the 1998 reform offer was callous. There have been pros and intelijen indonesia cons concerning the have to have for this legislation, as well as the draft proposed by the government was intensely criticized. Continue to, the draft provided the regulation enforcement authority to intelligence equipment with distinctive powers in civilian strategic intelligence functions.
Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.